Presiden Tegaskan Politik Luar Negeri Bebas Aktif di Tengah Ketegangan Global

11 Mar 2026 - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Penegasan tersebut disampaikan kepala negara saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemerintah yang digelar secara hybrid dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada awal pekan ini.

Dalam pidatonya, Presiden menyatakan Indonesia akan terus mempertahankan prinsip non-blok dan tidak memihak pada kekuatan atau aliansi tertentu. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari garis politik luar negeri yang telah dijalankan sejak awal berdirinya republik dan tetap relevan dalam menghadapi dinamika global saat ini.

Presiden menjelaskan bahwa situasi dunia saat ini ditandai oleh berbagai konflik di sejumlah kawasan yang memicu ketidakpastian internasional. Ia menyinggung konflik yang berlangsung di Eropa maupun Timur Tengah sebagai contoh meningkatnya ketegangan geopolitik yang dapat berdampak terhadap stabilitas global, termasuk terhadap negara-negara yang secara geografis berada jauh dari pusat konflik.

Menurut Presiden, Indonesia memilih untuk tetap berada pada jalur diplomasi yang menghormati semua negara dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak. Prinsip bebas aktif, kata dia, memungkinkan Indonesia berperan dalam mendorong dialog dan kerja sama internasional tanpa harus terikat pada blok politik atau militer tertentu.

Pemerintah juga menilai pendekatan tersebut sejalan dengan nilai kebangsaan yang menekankan toleransi dan keberagaman. Presiden menyebut Indonesia memiliki pengalaman panjang hidup berdampingan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, yang menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan negara lain di dunia.

Sikap politik luar negeri bebas aktif telah lama menjadi prinsip utama diplomasi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Kebijakan tersebut menekankan kemandirian dalam menentukan sikap internasional serta partisipasi aktif dalam menjaga perdamaian dunia melalui kerja sama multilateral, diplomasi, dan dialog antarnegara.

Dalam berbagai forum internasional sebelumnya, Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta militer atau blok kekuatan global tertentu. Pemerintah menilai posisi non-blok memberi ruang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan dengan berbagai negara secara seimbang.

Kementerian Luar Negeri bersama sejumlah lembaga terkait terus melakukan diplomasi di berbagai forum internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam isu global. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di bidang ekonomi, keamanan, serta pembangunan berkelanjutan.

Hingga awal Maret 2026, pemerintah menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi global yang dinilai semakin dinamis. Otoritas terkait menegaskan bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia tetap berlandaskan prinsip bebas aktif serta berorientasi pada kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.